SEMERAUTNYA DATA PENERIMA KPS SALAH SIAPA?

Sungai Betung, Pasca terjadinya kesalahan data penerima KPS, kecamatan sungai betung satu pekañ yang lalu, timbul tanda tanya dimana kesalahannya dan siapa yang salah dalam hal pendataan dan kebijakan mengenai siapa yang menentukan siapa yang layak mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

beberapa hari yang lalu sempat terjadi masalah mengenai hal ini dikarenakañ tidak tepatnya sasaran penerimà kps. ada sebagian masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan KPS, namun yang justru mendapat KPS adalah orang yang tergolong mampu.

 bahkan ini bisa disebut kesalahan fatal, karna jelas, kalau kita lihat memang tidak masuk akal orang yang mempunyai roda dua, rumah layak huni, bahkan yang masih sehat mendapatkan KPS, sedangkan orang yang cacàt dan lansia yang seharusnya menerima KPS justru tidak mendapat KPS. beberapa warga Sungai Betung sebut saja ibu Cuping dan Bpk. Anes, mereka adalah penyandang cacat dan hidup sendiri, selayaknya mendapatkan KPS. ini kebalikannya, justru orang berada, dan perangkat desa malah mendapatkan KPS.

sempat terjadi keributan diruma pak kades beberapa hari yang lalu dikarenakan banyak warga miskin yang tidak mendapatkan kps, dan ada yang protes mengenai kesalahan data tersebut.

Kades Suka Maju menjelaskan bahwa, data yang diberikan oleh desa itu sudah benar, "kita tidak tahu knapa bisa seperti ini. semua data mengenai warga yang wajib menerima Jamkesmas, termasuk kp sudah kita kasihkan ke BPS, kalau terjadi semrawut seperti ini kami juga bingung". jelas pak Markas

menurut kades, ini kesalahan BPS dan Pemda. karena BPS dan Pemda dalam hal ini TNP2K. tidak berkoordinasi kepada kades serta perangkat desa mengenai penyeleksian dañ pendataan-berhak dan tidak berhaknya warga yang menerima KPS.

"yang BPS ajukan banyak baik Jamkesmas maupun mengenai KPS, dan saya rasa datanya juga sudah benar, namun setelah sampainya data di Pemda, mungkin terjadi perubahan. Pemda manà sih yang tak mau cari muka dipusat, tak mungkin pemda mengajukañ semuanya, takutnya semakin banyaknya data orang miskin, maka ini ditakutkan menjadi tolok ukur pemerintah pusat untuk berasumsi bahwa masyarakat kab. Bengkayang bukan semakin berkurang tingkat kemiskinannya, justru makin bertambah. makanya jumlah data warga miskin harus dikurangi.

celakànya lagi, mereka asal comot saja nama-nama warga, sehingga yang seharusnya dapat KPS jadi tidak dapat, dan yang seharusnya tidak dapat, malah dapat. seperti kasus Ibu Cuping dan Bpk Anes." ungkap Kades Suka Maju